Kementerian Kehutanan

TRIASINDONESIA.COM – Makassar, 18 Mei 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, melimpahkan tiga tersangka perkara peredaran kayu ilegal lintas provinsi kepada pihak kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Perkara ini mengungkap dugaan peredaran 199 batang kayu rimba campuran dari Desa Beteleme, Kabupaten Morowali […]

TRIASINDONESIA.COM – Jakarta, 22 April 2026 – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor BMKG, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil guna menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini. Penandatanganan MoU dilakukan oleh […]

TRIASINDONESIA.COM – Indonesia memiliki sekitar 42.000 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mencakup 190 juta hektare wilayah daratan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.489 DAS masuk kategori ‘dipulihkan’ akibat degradasi di area hulu. Kondisi hulu yang tidak optimal ini mengakibatkan fluktuasi debit air sungai yang ekstrem, yaitu meluap menjadi banjir pada musim hujan dan kering pada musim […]

TRIASINDONESIA.COM – Upaya hukum 12 tersangka pertambangan emas tanpa izin (PETI) untuk membatalkan status hukum mereka kandas. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan. Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan […]

TRIASINDONESIA.COM, Jakarta, 09 Juli 2025 – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial Kementrian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., menegaskan kembali pentingnya Perhutanan Sosial sebagai program nasional strategis yang bukan hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga berakar pada keadilan sosial dan penguatan ekonomi rakyat. Perhutanan Sosial sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan hak kelola legal kepada masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar […]