DPR RI

TRIASINDONESIA.COM – Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai berulangnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) menunjukkan masih adanya celah serius dalam tata kelola pemasyarakatan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus berulang karena menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum. Puan menegaskan pembenahan perlu dilakukan untuk menutup celah yang […]

TRIASINDONESIA.COM – Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (22/09/2026). “RUU (Pengaturan Reforma Agraria) ini diharapkan […]

TRIASINDONESIA.COM – Depok — Peningkatan kualitas pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M diharapkan tidak diikuti kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah. Efisiensi sejumlah komponen, khususnya penerbangan, dinilai penting untuk menjaga biaya haji tetap terjangkau. Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya berada di kisaran Rp87 juta. […]

TRIASINDONESIA.COM – Jakarta — DPR RI menegaskan keterbukaan menerima aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Pati, termasuk kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi pada 27 Agustus 2026. DPR memastikan setiap pandangan masyarakat tetap dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR tidak membatasi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan mengenai kondisi Kabupaten Pati. Menurutnya, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi sesuai […]

TRIASINDONESIA.COM – Jakarta – DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) yang tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Proses harmonisasi aturan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, finalisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait di […]

TRIASINDONESIA.COM – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama DPR RI memperkuat sinergi pengelolaan zakat melalui rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan AKD DPR RI. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sekaligus mengoptimalkan penghimpunan dana umat untuk berbagai program kemaslahatan. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara […]

TRIASINDONESIA.COM – Balikpapan — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ateng Sutisna, meninjau RS Siloam Balikpapan, Senin (15/6/2026), untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat umum maupun anggota DPR RI yang bertugas di daerah. Ateng menegaskan bahwa rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang inklusif dan berkualitas bagi semua kalangan. Menurutnya, standar layanan […]

TRIASINDONESIA.COM – Palembang — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan, pembangunan Palembang tidak boleh hanya […]

TRIASINDONESIA.COM – Tahun 2025 merupakan titik balik penting dalam paradigma penegakan hukum Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, tekanan ekonomi internasional, dan ekspektasi domestik yang semakin tinggi terhadap negara hukum, penegakan hukum tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak perkara ditangani atau berapa pelaku yang ditangkap. Ukuran keberhasilan bergeser, dari sekadar enforcement output menuju outcome […]