Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke BPS Dharmasraya, Capaian Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Lampaui Target
- account_circle Redaksi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TRIASINDONESIA.COM – Dharmasraya – Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Selasa (10/11). Kunjungan tersebut membahas berbagai permasalahan di daerah terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sekaligus menggali pemanfaatan hasil sensus dalam mendukung pengambilan kebijakan strategis dan pembangunan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB di Ruang Rapat Kantor BPS Kabupaten Dharmasraya tersebut, BPS memaparkan perkembangan pelaksanaan SE2026, termasuk capaian pendataan unit usaha yang telah melampaui target. Dari target prelist sebanyak 85.101 unit usaha, BPS Kabupaten Dharmasraya berhasil mendata sebanyak 86.434 unit usaha atau mencapai 101,57 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan mampu menjangkau unit usaha melebihi target awal. Untuk memastikan tidak terdapat unit usaha yang terlewat, BPS juga melakukan sejumlah langkah, antara lain penyisiran ulang wilayah, kunjungan kembali (revisit) terhadap usaha yang belum berhasil diwawancarai, pelibatan petugas organik dan mitra statistik, serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah daerah.
Pendataan SE2026 juga mencakup seluruh kegiatan ekonomi tanpa membedakan status legalitas usaha. Dengan demikian, usaha formal maupun informal, termasuk UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), usaha rumahan, dan usaha tanpa lokasi permanen tetap menjadi bagian dari cakupan pendataan. Selain capaian pendataan, pembahasan turut menyoroti mekanisme pengendalian kualitas data. BPS menerapkan pengawasan secara berjenjang melalui monitoring manajemen risiko, pendampingan petugas lapangan, pemeriksaan kewajaran data, serta verifikasi terhadap data yang menunjukkan anomali atau ketidakwajaran sebelum memasuki tahap pengolahan nasional.
Dalam diskusi mengenai perkembangan struktur ekonomi daerah, BPS menyampaikan bahwa hasil akhir SE2026 masih dalam proses pengolahan di tingkat BPS RI. Oleh karena itu, angka resmi mengenai pertumbuhan jumlah usaha, perkembangan sektor ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja belum dapat dipublikasikan.
Meski demikian, berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan pendataan lapangan, sektor penyediaan makan dan minum menunjukkan indikasi perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang turut memengaruhi perkembangan tersebut adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mendorong berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Kabupaten Dharmasraya.
Di sisi lain, sektor jasa juga menunjukkan perkembangan seiring perubahan pola kegiatan ekonomi masyarakat pascapandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi berbasis digital, seperti influencer, affiliator, dan jasa intermediasi, menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Namun demikian, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
Lebih lanjut, hasil SE2026 diharapkan dapat menjadi sumber informasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sektor unggulan, memetakan persebaran aktivitas ekonomi, mengembangkan hilirisasi komoditas potensial, serta merumuskan kebijakan investasi dan pengembangan ekonomi daerah. Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM, transformasi digital, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD.
Terkait transformasi digital UMKM, SE2026 turut mengumpulkan informasi mengenai penggunaan internet, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), serta pemanfaatan teknologi lainnya dalam kegiatan usaha. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat digitalisasi usaha dan menjadi dasar penyusunan program peningkatan literasi serta kapasitas digital pelaku UMKM di Kabupaten Dharmasraya. Pengembangan UMKM di Dharmasraya memiliki potensi besar seiring dengan peningkatan aktifitas ekonomi di kabupaten tersebut yang berada pada jalur lintas Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menegaskan pentingnya sinkronisasi hasil sensus dengan data sektoral pemerintah daerah. Koordinasi dengan OPD telah dilakukan sejak tahap persiapan SE2026. Setelah seluruh tahapan pengolahan selesai, hasil sensus akan didiseminasikan melalui publikasi resmi dan layanan statistik BPS untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data individual responden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pelaksanaan SE2026 serta optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam mendukung perumusan kebijakan strategis di daerah. BPS Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan perencanaan pembangunan, pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis: Redaksi



