Wujudkan Rumah Siap Huni, BP Tapera Perkuat Pemantauan Kualitas Hunian
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TRIASINDONESIA.COM – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berkomitmen menuntaskan berbagai tantangan pengembang dalam penyediaan hunian, melalui pemantauan kualitas yang terintegrasi untuk memastikan rumah siap huni.
Selain memantau tingkat keterhunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera juga memastikan kualitas hunian di lapangan.
Per 31 Mei 2026, dari 2.422 data rumah yang tervalidasi, sebanyak 2.337 unit atau 96,49% dinyatakan siap huni. Sementara 3,51% sisanya yang belum siap huni kini sedang ditindaklanjuti.
Kondisi itu turut memengaruhi tingkat keterhunian secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, BP Tapera secara berkala berkoordinasi dengan bank penyalur.
Langkah koordinasi memastikan seluruh rumah yang telah selesai dibangun benar-benar siap huni bagi para calon debitur.
Upaya percepatan sangat krusial bagi instansi. Sebab, kesiapan fisik bangunan secara tidak langsung menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan tingkat keterhunian rumah.
Selain itu, BP Tapera mencatat berbagai tantangan yang sering dihadapi pengembang dalam penyediaan hunian. Masalah ini mencakup tiga aspek utama, yakni: proses perizinan yang kerap menghambat penyediaan lahan, kesesuaian tata ruang, serta penyelesaian proses pertanahan.
Berbagai tantangan itu berdampak langsung pada proses pembangunan perumahan di lapangan. Karena itu, penguatan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi pengembang dalam merealisasikan hunian layak.
Menyikapi berbagai tantangan perumahan seperti perizinan, tata ruang hingga proses pertanahan, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menekankan bahwa dukungan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendorong peningkatan keterhunian rumah FLPP BP Tapera.
“Dari sisi keterhunian, kami berharap Pemda dapat memfasilitasi pembaruan alamat KTP penghuni sesuai dengan alamat rumah subsidi yang ditempatinya. Selain itu, seluruh ketentuan terkait keterhunian Rumah FLPP BP Tapera perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkas Heru.
Untuk itu, Heru berharap pemerintah daerah bersedia memfasilitasi pembaruan alamat KTP penghuni. Langkah ini dilakukan agar identitas warga sesuai dengan alamat rumah subsidi yang mereka tempati.
Selain pembaruan data, Heru juga menekankan pentingnya sosialisasi secara berkelanjutan. Seluruh ketentuan terkait keterhunian Rumah FLPP BP Tapera harus terus disampaikan agar masyarakat semakin memahaminya.
“Dari sisi keterhunian, kami berharap Pemda dapat memfasilitasi pembaruan alamat KTP penghuni sesuai dengan alamat rumah subsidi yang ditempatinya. Selain itu, seluruh ketentuan terkait keterhunian Rumah FLPP BP Tapera perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat,” tutur Heru. (TR)
- Penulis: Redaksi
