PT Asia Adhitama DORONG KEBIJAKAN STRATEGIS LINTAS SEKTOR GUNA MENJAGA STABILITAS DUNIA USAHA

TRIASINDONESIA.COM – PT Asia Adhitama Shipyard merupakan industri galangan kapal di Balikpapan yang melayani Pembangunan serta pemeliharaan unit seperti ponton, tongkang, dan tugboat. Perusahaan ini juga menyediakan layanan pengedokan (docking) untuk inspeksi bagian bawah air serta perbaikan besar secara menyeluruh.

Selama ini, keberhasilan Asia Adhitama adalah fokus pada kualitas produksi, guna membangun reputasi melalui pemasaran mulut ke mulut agar konsumen puas. Kekuatan perusahaan didukung oleh tenaga ahli yang andal, selektif, dan berpengalaman dalam bidang Pembangunan kapal. Tenaga kerja terbagi menjadi dua kategori: karyawan langsung dan tenaga outsourcing.

Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 40 karyawan langsung untuk mendukung operasional inti. Sedangkan tenaga outsourcing dikelola secara khusus untuk menangani bidang teknis dan pendukung. Fokus penempatannya meliputi proyek pembangunan kapal, proses docking, layanan keamanan, serta kebersihan gedung. Namun, kondisi ekonomi yang penuh tantangan membuat Asia Adhitama pesimis menatap 2026. Utamanya disebabkan lesunya industri pelayaran, “penundaan” proyek IKN, dan efisiensi anggaran pemerintah.

Kondisi itu berdampak pada penurunan permintaan pembangunan serta penundaan pemesanan kapal baru. Tidak sedikit juga melakukan penangguhan docking oleh pemilik dengan alasan perlu mengantisipasi ketidakpastian pasar dengan strategi yang lebih hati-hati.

Dampaknya diprediksi berlanjut dua hingga tiga bulan ke depan, sehingga Asia Adhitama bersiap menghadapi tantangan ini dengan menggulirkan sejumlah terobosan bisnis–termasuk memperkuat marketing hingga memperluas jaringan–sembari mengharapkan perbaikan.

Asia Adhitama berharap pemerintah pusat meninjau ulang regulasi terkait pembatasan kegiatan usaha dan anggaran yang berkaitan dan berdampak luas, terutama pada sektor perhotelan, UMKM, dan transportasi yang menjadi mitra bisnis perusahaan.

Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan segera melakukan penyederhanaan serta harmonisasi regulasi perizinan untuk menghilangkan tumpeng tindih aturan yang menghambat kegiatan usaha. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan efektivitas implementasi sistem perizinan berbasis risiko agar lebih akomodatif.

Harmonisasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan optimal tanpa terhambat birokrasi. Asia Adhitama juga mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) agar menggulirkan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak sistemik dan merembet ke berbagai bidang usaha lainnya.(TS)