Dari Piloting hingga Implementasi Nasional, PNM Perluas Akses Pembiayaan 8% bagi Nasabah Mekaar

Triasindonesia.com, Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM terus memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera melalui implementasi pembiayaan Mekaar 8%. Inisiatif ini diawali dengan pelaksanaan piloting di 10 titik Unit Mekaar yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali sebagai langkah awal menuju perluasan program secara nasional.

PNM telah memulai piloting Mekaar 8% sejak 3 September 2026 dengan menggunakan anggaran internal perusahaan. Tahap awal ini dilakukan untuk mengukur respons masyarakat terhadap skema pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi PNM dalam mempersiapkan perluasan program. Melalui piloting tersebut, PNM dapat mengidentifikasi kebutuhan operasional, mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, serta memastikan kesiapan layanan sebelum program diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Seiring dengan pengembangan inisiatif tersebut, PNM kemudian memperkuat langkah melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM dalam program KPPS. Berbeda dengan piloting Mekaar 8% yang sepenuhnya menggunakan anggaran internal PNM, program KPPS memanfaatkan kredit program dari pemerintah yang disalurkan kepada nasabah PNM Mekaar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.

Implementasi program tersebut efektif dimulai pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Momentum ini ditandai dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah PNM Mekaar di Batam, Kepulauan Riau, yang turut disaksikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dradjad Hari Wibowo. Pemilihan Batam memiliki arti strategis mengingat posisinya sebagai salah satu kawasan ekonomi penting Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini perlu diiringi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, termasuk perempuan pengusaha ultra mikro, agar dapat turut mengambil bagian dalam berbagai peluang ekonomi yang berkembang.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa perjalanan dari piloting hingga implementasi nasional merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan semakin banyak perempuan prasejahtera memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

“8% bukan sekadar angka penurunan bunga, tetapi wujud dari upaya menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera. Kami memulai dari piloting dengan sumber daya sendiri, kemudian memperluas langkah melalui kolaborasi pemerintah. Target 1,7 juta nasabah hingga akhir tahun bukan hanya target penyaluran, tetapi juga representasi dari 1,7 juta peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarganya,” ujar Kindaris.

Lebih dari sekadar penyaluran modal, PNM juga memastikan perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan pendampingan dan pemberdayaan nasabah. Melalui ekosistem pemberdayaan yang dimiliki, nasabah mendapatkan pendampingan usaha serta penguatan kapasitas melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas manfaat pembiayaan, tidak hanya dalam menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola dan memperkuat ekonomi keluarga.

“Yang ingin kami pastikan adalah pembiayaan yang semakin terjangkau ini berjalan beriringan dengan pemberdayaan,” tambah Kindaris.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi dan memperluas jangkauan program, peresmian akbar KPPS direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara PNM dan pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.