BP Tapera dan Pemprov Sulawesi Tenggara Perkuat Sinergi Percepatan FLPP, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Rumah Subsidi

TRIASINDONESIA.COM – Kendari, 12 Oktober 2026 — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.

Kolaborasi tersebut difokuskan pada penyelesaian hambatan pertanahan, optimalisasi lahan, serta penguatan peran perbankan dan pengembang dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Program Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Program Perumahan (KPP), dan FLPP di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (12/10).

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan hambatan pembangunan perumahan, terutama terkait status lahan, peruntukan kawasan, dan perizinan.

“Kalau ada kesulitan-kesulitan teknis di lapangan, tolong diselesaikan. Kalau itu masih kewenangan bupati, silakan diselesaikan. Kalau itu sudah bukan menjadi kewenangan bupati dan menjadi kendala teknis, maka sampaikan kepada saya, saya akan menyelesaikan itu,” tegas Andi.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan capaian penyaluran FLPP di Sulawesi Tenggara yang telah mencapai 5.760 unit senilai sekitar Rp717,5 miliar melalui delapan bank penyalur, atau 28,8 persen dari target 20.000 unit pada 2026.

Heru menekankan pentingnya percepatan penyaluran FLPP mengingat masih terdapat sekitar 41.340 keluarga di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki rumah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Melalui KPR Sejahtera FLPP, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan rumah dengan uang muka mulai 1 persen dan bunga tetap 5 persen,” ujar Heru.

Heru juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah subsidi melalui kerja sama dengan pengembang guna menekan biaya tanah dan meningkatkan keterjangkauan harga rumah.

Dalam sesi dialog, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, La Joni, menanyakan mekanisme kerja sama apabila pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang.

Menanggapi hal tersebut, Heru mencontohkan pengembangan perumahan bagi ASN di Kota Malang yang memanfaatkan dukungan lahan pemerintah daerah. Skema serupa dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan aset dan pertanahan.

“Kami siap untuk berkolaborasi,” ujar Heru.

Heru turut mendorong peningkatan peran Bank Sultra dalam pembiayaan rumah subsidi serta penguatan pendataan calon pembeli oleh pemerintah daerah untuk memberikan kepastian pasar bagi pengembang. Ia berharap realisasi FLPP Sulawesi Tenggara pada 2026 dapat mencapai sedikitnya 75 persen dari target yang ditetapkan.

Secara nasional, berdasarkan dashboard BP Tapera per 12 Oktober 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 179.268 unit senilai sekitar Rp22,3 triliun dari target 350.000 unit pada 2026. Capaian tersebut melibatkan 39 bank, 22 asosiasi, 8.233 pengembang, dan 11.402 perumahan di 36 provinsi serta 391 kabupaten/kota.