Hadiri Musda REI Banten ke-IX, BP Tapera Ajak Pengembang Gas Pol Salurkan FLPP untuk Rumah Rakyat

TRIASINDONESIA.COM – Serang, 26 Oktober 2026 — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan kolaborasi dengan Real Estat Indonesia (REI), pemerintah daerah, perbankan, dan instansi pertanahan untuk mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Momentum Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD REI Banten menjadi kesempatan untuk menyatukan langkah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Serang, Senin (26/10), mengusung tema “Menapaki Era Keemasan, Perjalanan REI Banten Membangun Negeri”. Forum tersebut mempertemukan pengembang dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPD REI Banten, Roni Hardiriyanto Adali, berharap Musda IX berlangsung demokratis dan menghasilkan pemimpin amanah. Ia menekankan pentingnya program kerja yang implementatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menjelang berakhirnya masa baktinya, Roni juga mengapresiasi dukungan anggota dan pengurus dalam membangun organisasi.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, pembangunan perumahan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam aspek perizinan, kepastian lahan, dan kebijakan pendukung sektor perumahan.

“Rumah adalah indikator kesejahteraan,” ujar Joko.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak pengembang mengubah potensi daerah menjadi realisasi pembangunan. Berangkat dari pengalamannya memperjuangkan kepemilikan rumah saat masih berpenghasilan terbatas, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen serta menyediakan hunian yang sehat dan layak.

“Saya yakin dan percaya Banten sejahtera dimulai dari rumah,” kata Andra.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengapresiasi penyelenggaraan Musda dan semangat regenerasi kepemimpinan REI Banten. Ia menekankan pentingnya pendampingan serta pemberian ruang bagi generasi penerus untuk tumbuh, sekaligus mengingatkan besarnya kontribusi pengembang terhadap pembangunan dan perekonomian.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa Musda merupakan momentum strategis untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan rumah subsidi. Menurutnya, REI merupakan mitra utama BP Tapera dari kalangan asosiasi pengembang, dengan kontribusi besar terhadap penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data dashboard BP Tapera yang menjadi bahan pemberitaan, realisasi FLPP nasional pada 2026 mencapai 187.655 unit senilai Rp23,4 triliun. Capaian tersebut setara dengan 53,62 persen dari target 350.000 unit.

Dari jumlah tersebut, penyaluran melalui pengembang anggota REI secara nasional mencapai 78.897 unit senilai Rp9,8 triliun. Kontribusi sebanyak 42,04 persen dari total realisasi nasional itu memperlihatkan pentingnya peran REI dalam mendukung akses kepemilikan rumah bagi MBR.

Untuk Provinsi Banten, realisasi FLPP mencapai 11.913 unit senilai Rp1,5 triliun. Dibandingkan dengan target 22.000 unit yang disampaikan Heru dalam sambutannya, capaian tersebut setara dengan 54,15 persen.

Heru mengajak pengembang dan perbankan meningkatkan realisasi pada sisa tahun 2026. Ia berharap kepengurusan REI Banten berikutnya dapat melanjutkan kolaborasi dan memperbesar kontribusi daerah, termasuk mengejar posisi tiga besar penyaluran rumah subsidi secara nasional.

Upaya tersebut, menurut Heru, perlu disertai penyelesaian hambatan teknis secara cepat dan terkoordinasi. Kesiapan rumah harus didukung kelancaran perizinan, kepastian pertanahan, serta proses pembiayaan agar dapat segera diakses masyarakat.

“Jangan sampai ada bottleneck di level teknis, yang itu kemudian tidak terselesaikan,” ujar Heru.

Ia menyampaikan bahwa BP Tapera terus turun langsung ke berbagai provinsi dan kota untuk berdialog dengan asosiasi pengembang serta perbankan. Pertemuan tersebut menjadi sarana mengidentifikasi kendala di lapangan dan mendorong penyelesaiannya bersama pihak terkait.

Heru juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Persoalan pada tahap awal penyediaan rumah perlu diurai karena dapat memengaruhi realisasi pembiayaan pada tahap berikutnya.

“Kalau permasalahan perizinan, permasalahan pertanahan bisa clear, tentu akan lebih gas pol lagi pencapaian rumah subsidi di tahun ini,” tuturnya.

Selain percepatan penyaluran, BP Tapera menaruh perhatian pada kualitas hunian yang dibangun. Penyediaan rumah perlu diikuti kepastian legalitas, mutu bangunan, serta kesiapan prasarana, sarana, dan utilitas agar masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Melalui Musda IX DPD REI Banten, BP Tapera mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga kesinambungan kerja sama dan mempercepat penyelesaian kendala di lapangan. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan penyaluran FLPP sekaligus mewujudkan hunian berkualitas bagi lebih banyak keluarga Indonesia.