Menteri Dody Sisir Titik Kekeringan, Perjuangkan Air bagi Petani demi Swasembada Pangan

TRIASINDONESIA.COM – Cirebon – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung menyusuri titik-titik kekeringan di Bekasi, Karawang, hingga Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026), untuk memastikan ketersediaan air bagi petani. Langkah ini menjadi bentuk keseriusan Kementerian PU dalam menjaga produktivitas lahan persawahan sekaligus mengawal target swasembada pangan nasional pada 2026.

Di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan. Karena itu, Menteri Dody memilih melihat langsung kondisi di lapangan untuk memastikan persoalan yang dihadapi petani tertangani, sekaligus mengecek kesesuaian laporan jajaran sumber daya air dengan kondisi sebenarnya.

“Saya ingin memastikan laporan yang disampaikan teman-teman sumber daya air benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan, semuanya terlihat baik, tetapi ketika saya turun langsung, ternyata masih ada titik-titik kekeringan. Ini sangat saya sesalkan, karena sejak awal tahun saya sudah mengingatkan agar ketersediaan air untuk sawah dijaga,” kata Menteri Dody.

Peninjauan pertama dilakukan di Desa Karangharja, Kec. Kebayuran, Kab. Bekasi. Di lokasi ini, saluran irigasi tersier ditemukan dalam kondisi tidak mengalir. Padahal, hanya berjarak sekitar dua kilometer dari area persawahan terdapat sungai besar yang debit airnya masih terjaga. Kondisi tersebut menjadi perhatian Menteri Dody karena sumber air yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah.

Kunjungan berikutnya dilakukan di Desa Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan tantangan penanganan yang membutuhkan upaya lebih besar. Menteri Dody melihat langsung kondisi persawahan dan kebutuhan pengairan di lokasi tersebut.

Sementara itu, pada titik ketiga di Desa Kedongdong, Kec. Susukan, Kab. Cirebon, terdapat area persawahan seluas lebih dari 100 hektare yang juga membutuhkan perhatian dalam penanganan kekeringan.

Menteri Dody menegaskan, penanganan kekeringan tidak selalu harus menunggu pembangunan infrastruktur berskala besar. Pada lokasi yang memiliki sumber air berdekatan dengan lahan pertanian, penambahan pompa dan pipa atau selang dapat menjadi solusi untuk mengalirkan air ke jaringan irigasi. Sementara untuk lokasi dengan kondisi geografis yang lebih menantang, diperlukan alternatif penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Sebetulnya banyak persoalan yang tidak terlalu rumit. Kalau sumber airnya ada, kita bisa memasang pompa dan menyalurkan air ke saluran irigasi. Kalau memang air harus dinaikkan dari sungai ke sawah, kita bisa menggunakan pompa. Yang penting, kita mau turun melihat langsung persoalan petani dan segera mengerjakannya,” tegas Dody.

Untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU juga akan mengkaji pembangunan sumur bor dan embung pada lokasi yang memungkinkan. Di samping itu, pendataan kebutuhan air akan diperkuat dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi petani.

Menteri Dody menekankan bahwa keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menteri Dody meminta seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya bidang sumber daya air, untuk lebih aktif turun ke lapangan, mengidentifikasi persoalan, dan mempercepat penanganan. Program serta anggaran yang tersedia, termasuk Inpres Irigasi dan program irigasi reguler, perlu dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk mendukung penanganan kekeringan.

“Target swasembada pangan 2026, insyaallah tetap kita kejar. Saya akan lebih fokus pada persoalan kekeringan. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan air petani, karena dampaknya bukan hanya bagi masyarakat di satu daerah, tetapi bagi ketahanan pangan Indonesia. Kita harus hadir dan memastikan sawah-sawah mendapatkan air,” tutup Menteri Dody.

Melalui langkah tersebut, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mendukung perjuangan petani dalam mempertahankan produksi pangan. Bagi pemerintah, memastikan air sampai ke sawah merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional 2026. (